Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL): Pembangunan Hotel Amaroossa Merusak Pemandangan Tugu Kujang

Standard

Analisis dampak lingkungan (di Indonesia, dikenal dengan nama AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksud lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik dan kultural. Dasar hukum AMDAL di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang “Izin Lingkungan Hidup” yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal.

Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya, antara lain:
• Hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfer.
• Sumber daya manusia.
• Keanekaragaman hayati.
• Kualitas udara.
• Warisan alam dan warisan udara.
• Kenyamanan lingkungan hidup.
• Nilai-nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.

Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup.Dengan melalui studi AMDAL diharapkan usah dan / atau kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien, meminimumkan dampak negatip dan memaksimalkan dampak positip terhadap lingkungan hidup.

Fungsi
• Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
• Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
• Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
• Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan
• Awal dari rekomendasi tentang izin usaha
• Sebagai Scientific Document dan Legal Document
• Izin Kelayakan Lingkungan

PENGARUH PEMBANGUNAN HOTEL AMAROOSA TERHADAP TUGU KUJANG
Bogor digemparkan dengan isu-isu mengenai ikon kebanggan warga Bogor yaitu Tugu Kujang, Tugu ini memiliki sejarah yang sangat panjang sampai bisa berdiri gagah ditengah keramaian pusat aktivitas warga Bogor dan terletak di Jalan Pajajaran didepan Botanical Square yang bersebelahan dengan kampus IPB Baranangsiang, dan diujung jalan dari Kebun Raya Bogor. Tugu yang berdiri kokoh ini merupakan lambang bagi kota Bogor sebagaimana layaknya pada kota-kota lainnya di Indonesia. Tugu setinggi kira-kira 25 M ini dibangun pada 4 Mei 1982 diatas sebuah lahan seluas 26m x 23m dan diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp80jt.
Nama Kujang sendiri diambil dari nama sebuah senjata pusaka tradisional etnis Sunda yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Pusaka Kujang itu sendiri sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Pajajaran pada abad ke-14 Masehi, di masa pemerintahan Prabu Siliwangi. Di masa lalu Kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Pernyataan ini tertera dalam naskah kuno Sanghyang Siksa Kanda Ng Karesian (1518 M) maupun tradisi lisan yang berkembang di beberapa daerah diantaranya di daerah Rancah, Ciamis. Bukti yang memperkuat pernyataan bahwa kujang sebagai peralatan berladang masih dapat kita saksikan hingga saat ini pada masyarakat Baduy, Banten dan Pancer Pangawinan di Sukabumi.
Hal yang terjadi sekarang adalah timbulnya permasalahan tugu kujang tersebut dengan hotel Amarossa yang dibangun tepat berdampingan, baik masalah sosial, budaya, bahkan politik pun terjadi. Berbagai pihak telah menyampaikan kepeduliannya terhadap keberadaan tugu kujang tersebut, pihak-pihak tersebut adalah warga asli kota bogor dari berbagai golongan profesi, mahasiswa, dan lain-lain yang tergabung dalam Koalisi Peduli Tugu Kujang.

MASALAH YANG DITIMBULKAN
1. Ketentuan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sebesar 60 persen lahan yang boleh dibangun dan 40 persen lahan terbuka.
2. Pembangunan Hotel Amaroossa telah melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung karena luas lantai dasar lebih luas 27,84 meter persegi dari luar yang tercantum dalam IMB hotel tersebut.
3. Hotel Amaroossa melanggar amdal lalu lintas yang harusnya menyediakan area parkir berkapasitas minimun 23 satuan ruang parkir (SRP) tetapi faktanya hanya 19 SRP.
4. Penggunaan gedung sebagai lahan parkir Hotel Amarosa yang bersinggungan langsung dengan area pejalan kaki yang sekaligus dijadikan akses keluar masuk mobil parkir membuat area pejalan kaki dan daerah milik jalan beralih fungsi menjadi lahan parkir atau akses keluar masuk lahan parkir.
5. Amaroossa terindikasi menggunakan tanah negara seluas 29,34 meter persegi dan mengesankan lahan tersebut bagian dari hotel. Penggunaan air tanah oleh Hotel Amaroossa yakni sebesar 8.000 meter kubik per bulan.
6. Pengelolaan limbah cair dan sampah belum optimal sebagaimana disyaratkan dalam UKL-UPL dan belum membuat sumur resapan.
7. Amaroossa tidak memiliki garis samping bangunan. Hal ini adalah bentuk pelanggaran pada Peraturan Daerah Bangunan Gedung Nomor 7 Tahun 2006. Berikut lima kontroversi lain yang dihimpun heibogor.com yang dinilai menyakiti warga Bogor.
8. Keberadaan pembangunan Hotel Amaroossa disinyalir akan menenggelamkan pusaka milik etnis sunda tersebut. Karena pembangunan hotel tersebut yang diperkirakan 15 lantai akan jauh lebih tinggi dibanding Tugu Kujang.

Harapan dari hampir seluruh warga bogor adalah ikon budaya kota Bogor tetap bertahan dan tidak akan bergeser oleh zaman yang terus berkembang, karena masih ada masyarakat-masyarakat yang cinta akan budaya kota bogor dan terus memperjuangkan untuk bertahannya semangat menjaga kebudayaan milik bersama tanpa terpengaruh budaya-budaya asing yang banyak membawa dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat

SUMBER:
https://www.facebook.com/KomunitasIdeUsaha/posts/154562704667981
http://www.slideshare.net/muhammadkennedy/analisa-mengenai-dampak-lingkungan-amdal
http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan
http://infonitas.com/bogor/2013/05/16/pembangunan-hotel-merusak-pemandangan/
http://transbogor.co/read/423/30/1/2014/melebihi-tinggi-tugu-kujang-menunggu-hotel-amaroossa-diruntuhkan#.VK_epckfjYg
http://samarasevikaworld.blogspot.com/2013/06/save-tugu-kujang.html
http://bogorkronik.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22:heboh-hotel-amaroossa-vs-tugu-kujang&catid=1:peristiwa&Itemid=2
http://heibogor.com/detail/7664-Lima-Kontroversi-Hotel-Amaroossa

Advertisements

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA, SISTEM PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Standard
  1. JAMINAN TENAGA KERJA

Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi resiko sosial ekonomi tertentu yang penyelenggarannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Filosofi Jamsostek :

  • JAMSOSTEK dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi resiko sosial ekonomi. Kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan dihari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia. Harga diri berarti jaminan tersebut diperoleh sebagai hak dan bukan belas kasihan orang lain.
  • Agar pembiayaan dan manfaatnya optimal, pelaksanaan program JAMSOSTEK dilakukan secara gotong royong, dimana yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi membantu yang rendah.

Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersaskan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jaminan pemeliharaan kesehatan merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Oleh karena itu upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penanggulangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan social tenaga kerja. Para pekerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan resiko dan tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan  perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraannya sehingga menimbulkan rasa aman dalam bekerja.

Sebagai program publik, JAMSOSTEK memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992, berupa santunan tunai dan pelayanan medis, sedang kewajibannya adalah membayar iuran.

Program ini memberikan perlindungan bersifat dasar, untuk menjaga harkat dan martabat manusia jika mengalami resiko-resiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Resiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacad, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja atau membutuhkan perawatan medis.

Dasar Hukum :

Program JAMSOSTEK kepesertaannya diatus secara wajib melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sedangkan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1993, Keputusan Presdien No. 22 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.05/MEN/1993.

Adapun syarat-syarat keselamatan kerja antara lain :

  • Mencegah dan mengurangi kecelakaan
  • Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
  • Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
  • Memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya
  • Memberikan pertolongan pada kecelakaan
  • Memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja
  • Memperoleh penerangan yang cukp dan sesuai
  • Menyelanggarakan suhu dan lembab udara yang baik
  • Memeliharaan kebersihan, kesehatan dan ketertiban
  1. JENIS – JENIS JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
  • Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja maerupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

  •  Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

  • Jaminan hari Tua

Hari tua dapat mengkibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mapu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, teruma bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 ( lima puluh lima ) tahun atau memnuhi persyaratan tersebut.

  • Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan unutk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksankan rugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan ( kuratif ).

  1. SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI INDONESIA

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karenannya tidak heran bila dari buruh hingga direktur, tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif daripada masalah gaji.

Isu – isu dikriminasi dan kesenjangan sosial bisa muncul karena adanya perbedaan gaji, buruh seringkali unjuk rasa menuntut kenaikan upah/gaji atau menuntut bonus belum keluar. Bahkan sering terjadi karyawan-karyawan dengan potensi baik pindah ke perusahaan lain karena merasa kurang dihargai secara finansial.

  1. SISTEM UPAH YANG BERLAKU DI INDONESIA
  • Upah menurut waktu

Sistem upah dimana besarnya upah didasarkan pada lama bekerja seseorang. Satuan waktu dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Misalnya pekerja bangunan dibayar per hari / minggu.

  • Upah menurut satuan hasil

Menurut sistem ini, besarnya upah didasarkan pada jumlah barang yang dihasilkan oleh seseorang. Satuan hasil dihitung per potong barang, per satuan panjang, atau per satuan berat. Misal upah pemetik daun teh dihitung per kilo.

  • Upah borongan

Menurut sistem ini pembayaran upah berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi dan penerima pekerjaan. Misalnya upah untuk memperbaiki mobil yang rusak, membangun rumah dll.

  • Sistem bonus

Sistem bonus adalah pembayaran tambahan diluar upah atau gaji yang ditujukan untuk merangsang (memberi insentif) agar pekerja dapat menjalankan tugasnya lebih baik dan penuh tanggungjawab, dengan harapan keuntungan lebih tinggi. Makin tinggi keuntungan yang diperoleh makin besar bonus yang diberikan pada pekerja.

 

  • Sistem mitra usaha

Dalam sistem ini pembayaran upah sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan, tetapi saham tersebut tidak diberikan kepada perorangan melainkan pada organisasi pekerja di perusahaan tersebut. Dengan demikian hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja dapat ditingkatkan menjadi hubungan antara perusahaan dan mitra kerja

  1. TUJUAN DAN MANFAAT PROGRAM KESEJAHTERAAN

Program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi pada pegawainya hendaknya bermanfaat, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang efektif. Program kesejahteraan karyawan sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan tidak melanggar peraturan pemerintah.

Menurut Moekijat (2000:174-175), tujuan pemberian program kesejahteraan pada perusahaan yang mengadakan program kesejahteraan terdiri dari dua yaitu bagi perusahaan dan pegawai.

  1. Bagi Perusahaan
  • Mengurangi perpindahan dan kemangkiran
  • Meningkatkan semangat kerja pegawai
  • Menambah kesetiaan pegawai terhadap organisasi.
  • Menambah peran serta pegawai dalam masalah-masalah organisasi.
  • Mengurangi keluhan-keluhan.
  • Megurangi pengaruh serikat pekeja.
  • Meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hubungannya dengan kebutuhannya pribadi maupun kebutuhan sosial.
  • Memperbaiki hubungan masyarakat.
  • Mempermudah usaha penarikan pegawai dan mempertahankan.
  • Merupakan alat untuk meningkatkan kesehatan badaniah dan rohaniah pegawai.
  • Memperbaiki kondisi kerja.
  • Memelihara sikap pegawai yang menguntungkan terhadap pekerjaan dan lingkungannya.
  1. Bagi Pegawai
  • Memberikan kenikmatan dan fasilitas yang dengan cara lain tidak tersedia atau yang tersedia dalam bentuk yang kurang memadai.
  • Memberikan bantuan dalam memecahkan suatu masalah-masalah perseorangan.
  • Menambah kepuasan kerja.
  • Membantu kepada kemajuan perseorangan.
  • Memberikan alat-alat untuk dapat menjadi lebih mengenal pegawai-pegawai lain.
  • Mengurangi perasaan tidak aman.
  • Memberikan kesempatan tambahan untuk memperoleh status.

SUMBER:

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_13_03.htm

https://m.facebook.com/notes/universitas-borobudur-jakarta/undang-undang-jaminan-dan-jenis-perlindungan-tenaga-kerja/546860785327961/

http://ekoxi.blogspot.com/2009/12/sistem-upah-yang-berlaku-di-indonesia.html

http://syukronsmanela.blogspot.com/2014/02/kesejahteraan-pegawai.html

http://spfarkestspc.blogspot.com/2012/07/mengupas-uu-no-13-tentang-kesejahteraan.html

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG PERIODE 2005 – 2025

Standard
  1. DEFINISI

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.

Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakan jabaran dari tujuandibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalamPembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hinggatahun 2025.

Maksud dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah,masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunanbersifat sinergis, koordinatif.

Sasaran-sasaran pokok RPJP:

– Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab

– Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera

  1. VISI & MISI RPJPN 2005 – 2025
  2. Visi RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang maju,mandiri, adil dan makmur.
  3. Misi RPJPN 2005-2025 adalah :
  • Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudayadan, beradab berdasarkan falsafah pancasila.
  • Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
  • Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  • Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
  • Mewujudkan pemerataan pembangunan dan bekeadilan.
  • Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari.
  • Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
  • Mewujudkan Indonesia yang berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
  1. PELAKSANAAN RPJP NASIONAL 2005 – 2025
  • Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan.:
  1. RPJM pertama ( 2005-2009 ) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yangaman dan damai,adil dan demokratis serta tingkat kesejahteraan rakyatnyameningkat.
  2. RPJM kedua (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitasSDM termasuk pengembangan iptek serta penguasaan daya saing perekonomian.
  3. RPJM ketiga (2015-2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunansecara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapainan daya saing kompetitif perekonomian.” Berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas serta kemampuan yang terus meningkat.
  4. RPJM keempat (2020-2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri,maju,adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang.”hal ini dilakukan dengan menenkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh belandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Dalam pembangunan daya saing bangsa, RPJPN 2005 – 2025 menetapkan arahnya sebagai berikut :

  • Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
  • Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
  • Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.
  • Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
  • Reformasi hukum dan birokrasi.
  1. TUJUAN RPJP NASIONAL TAHUN 2005 – 2025

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

  1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai oleh hal-hal berikut:

Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila        yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa         kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis,           dan berorientasi iptek.

Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia              Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

  1. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera ditunjukkan oleh hal-hal berikut :
  2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
  3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
  4. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas.

SUMBER:

https://www.academia.edu/7537950/RPJMN_DAN_RPJPN

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_Perencanaan_Pembangunan_Nasional#Rencana_Pembangunan_Jangka_Panjang_Nasional

http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdffiles/SUP7-1.pdf

http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/regulasi/uu/uu-no-17-tahun-2007.pdf

http://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-rpjpn-2005-2025/item308

http://www.tataruangindonesia.com/fullpost/perencanaan/1353489783/rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-tahun-20052025.html